Month: November 2018

Kotamobagu, PilarSulut.Com – Hingga akhir tahun 2018 terdapat sebanyak 13 Organisasi Masyarakat (Ormas) serta 3 Organisasi Kepemudaan (OKP) yang belum memperpanjang Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kotamobagu. Menurut Kepala Kesbangpol, setiap Ormas atau OKP harus mendaftarkan Organisasinya dan memperpanjang. “Masa berlaku terdaftar suatu Ormas atau OKP itu mengikuti masa Kepengurusannya,nah…

Ada sekitar 42 ribu peraturan di Indonesia mulai dari undang-undang, peraturan presiden, peraturan pemerintah, hingga peraturan gubernur, bupati, dan walikota saling tumpang tindih. Namun, banyaknya hiper regulasi, disharmonisasi regulasi, multi interpretasi regulasi tersebut berdampak pada terhambatnya kemajuan perekonomian, diantaranya iklim investasi dan kemudahan berusaha di Indonesia. Untuk mengatasi hal itu, ada usulan membentuk satu lembaga baru untuk menangani…

Video Akademik dengan tema Hukum dan Politik, Problematika bernegara yang diselenggarakan di Universitas Padjadjaran dalam acara Studium Generale yang diisi oleh Bapak Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H. mantan ketua Mahkamah Konstitusi sumber: youtube.com/watch?v=7GvG-p6z9hE

MAKASSAR – Pengurus Wilayah Gerakan Tani Syarikat Islam (GERTASI) Sulsel akan menggelar seminar nasional tentang pangan teknologi dan entrepreneurship di Makassar Golden Hotel pada 2 Februari 2019. Demikian ditegaskan Ketua DPW GERTASI Sulsel, Dr. Lukman Daris, SP, M.Si kepada media di Makassar, Rabu (28/11/2018). Dijelaskan, seminar ini mengusung tema, Eksploirasi Sumberdaya Alam Hayati Indonesia Berbasis Enterpreneurship…

SERI SINGKAT TOKOH SYARIKAT ISLAM (I) ABDOEL MOEIS Sang Multi Talenta Oleh : Tavinur S. Ramadhani NYARIS di setiap kota-kota besar di Indonesia, Abdoel Moeis menjadi penanda jalan-jalan protokol di kota tersebut. Bahkan, di kompleks perkantoran DPR RI, nama Abdoel Moeis disematkan sebagai salah satu ruangan utama persidangan. Tak ada kontroversi, silang pendapat atau penolakan…

TEMPO.CO, Jakarta – Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengusulkan ada badan baru yang bertugas untuk mengharmonisasi peraturan perundang-undangan. Hal ini, kata dia, untuk menjawab masalah obesitas regulasi yang Indonesia miliki imbas dari banyaknya peraturan yang ada. “Salah satu solusi yang dipertimbangkan untuk menyelesaikan masalah regulasi adalah melakukan penguatan kelembagaan. Penguatan itu dilakukan dengan cara membentuk sebuah organ atau…

JAKARTA|Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengemukakan, sudah lama diketahui bahwa persoalan peraturan perundang-undangan telah membuat bangsa Indonesia tidak bisa berlari kencang. Mengutip Presiden Joko Widodo, Seskab mengatakan, ada hampir 42.000 regulasi, mulai dari tingkat undang-undang hingga peraturan Wali Kota/Bupati, sehingga Indonesia dapat dikatakan sedang mengalami obesitas regulasi. “Ini menjadi problem yang sangat serius bagi bangsa…

KBRN, Jakarta : Indonesia bisa jadi saat ini darurat implementasi dan konsitensi perundang undangan. Banyak instansi gagal berkoordinasi dengan baik dalam menyusun perundang undangan. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang juga Ketua Dewan Pakar PERADI Hamdan Zoelva agak miris melihat kondisi ini. Kegalauan Hamdan Zoelva terungkap dalam seminar reformasi hukum yang diselenggarakan Kementerian Sekretariat Negara (Seskab)…

Pada suatu masa, karena kesamaan tujuan, Islam dan komunisme bersatu melawan penindasan. Oleh Yudi Anugrah Nugroho  Haji Misbach. ISLAM dan Marxisme merupakan dua hal berbeda, bahkan bertentangan. Islam adalah agama yang ajaranya dapat diterima dan ditolak berdasarkan iman atau kepercayaan, sedangkan Marxisme sebagai suatu teori ilmiah yang diterima atau ditolak berdasarkan penalaran rasional dan obyektif. Kebenaran…

Dengan Ketua MPR RI pagi ini persiapan acara peringatan Milad 100 tahun Wanita Syarikat Islam 7 Desember 2018 sumber: facebook.com/valinasingka.subekti